“Pesangon disiapkan Rp 2,5-3 juta. Itu bisa digunakan untuk mengawali usaha, misalnya membuka pracangan, “ kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Kamis (13/10/2011).
Pernyataan Soekarwo tersebut disampaikan di depan peserta Sarasehan Revitalisasi Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa, dalam rangka peringatan hari lahir (Harlah) Partai Golongan Karya (Golkar) ke-47 di Gedung Joeang DHD 1945 Surabaya.
Menurut Soekarwo, program pesangon untuk PSK itu menjadi bagian dari pengentasan PSK yang dijalankan pemprov bekerjasama dengan Majelis Ulama (MUI) Jatim.
“Pola ini arahnya, agar para PSK itu berhenti dan pulang kampung atas kesadaran sendiri. MUI dan para kiai yang menyadarkan dengan pendekataan keagamaan dan sosial. Setelah sadar, kita (pemprov Jatim) yang menangani dengan bantuan modal,” tuturnya.
Soekarwo menegaskan, pengentasan PSK tidak bisa dilakukan tanpa kesadaran kuat dari PSK itu sendiri. Pengentasan juga tidak bisa dengan mengandalkan aturan secara kaku.
“Tidak bisa mengentas PSK dengan menyatakan atas nama peraturan, PSK harus pergi. Tidak bisa hanya dilarang, dikejar-kejar, atau diikat kakinya semua, lalu dibuang. Mereka itu manusia,” katanya.
Cara itu, kata Sokerwo sudah terbukti efektif bisa mengurangi PSK di sejumlah lokalisasi. Ia mencontohkan di Bangunsari, yang sebagiana besar PSK sudah beralih beralih sumber ekonomi. Dari jumlah PKS yang semula sekitar 1.500 orang, kini jumlah kurang dari 200 orang.
“Jadi mohon maaf, kalau ada yang datang ke sana cari langganannya, ternyata sudah tidak ketemu,” kata Soekarwo disambut tawa peserta sarasahehan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar